Home Produk Hukum PP Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983

Produk Hukum

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983
Tentang : Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan
Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum
(Perum) Dan Perusahaan Perseroan (Persero)
Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 3 TAHUN 1983 (3/1983)
Tanggal : 25 JANUARI 1983 (JAKARTA)
Sumber : LN 1983/3; TLN NO. 3246
Presiden Republik Indonesia,
Membimbing :
bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap PERJAN,
PERUM, dan PERSERO dalam rangka mencapai maksud dan tujuan
diadakannya badan usaha milik negara tersebut, dipandang perlu untuk
mengatur tata cara pembinaan dan pengawasannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor
23) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undangundang
Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan
Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor
448)sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara
Tahun 1955 Nomor 49);
5. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1989);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10),jo. Undang-undang Nomor
6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2901);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 1969
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2904);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894); jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894)
(Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2987);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN), PERUSAHAAN UMUM
(PERUM), DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
a. Menteri adalah Menteri yang membawahi dan bertanggung jawab atas
bidang teknis dari PERJAN, PERUM, atau PERSERO yang bersangkutan;
b. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PERJAN,
PERUM, atau PERSERO dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian dengan maksud dan PERJAN, PERUM, atau PERSERO
yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara
berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
c. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap
PERJAN, PERUM, atau PERSERO, dengan tujuan agar badan usaha
tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai
tujuannya yang telah ditetapkan;
d. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PERJAN, PERUM, atau
PERSERO dengan cara membandingkan antara keadaan yang
sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam
bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
Pasal 2
(1) Sifat usaha dari badan usaha milik negara adalah terutama sebagai
berikut :
a. PERJAN berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi
masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat;
b. PERUM berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi
kemanfaatan umum di samping mendapatkan keuntungan;
c. PERSERO bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di
bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor
swasta dan/ atau koperasi, di luar bidang usaha PERJAN dan
PERUM.
(2) Maksud dan tujuan dari kegiatan PERJAN, PERUM dan PERSERO adalah
:
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
negara pada umumnya dan penerimaan negara pada
khususnya;
b. Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan;
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa
yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
banyak;
d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi
kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan
kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun
dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang
bermutu dan memadai;
f. Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor
swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan
sektor koperasi;
g. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan
kebijaksanaan dan program pemerintah-di bidang ekonomi dan
pembangunan pada umumnya.
BAB II
PEMBINAAN
Bagian Pertama
PERJAN
Pasal 3
(1) Pembinaan terhadap PERJAN dilakukan oleh Menteri yang dalam
pelaksanaannya dibantu secara teknis operational oleh Direktur
Jenderal dan secara administratif oleh Sekretaris Jenderal sesuai
dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Pasal ini Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal menerima
petunjuk dari dan melaporkan segala sesuatunya kepada Menteri.
(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini sepanjang menyangkut hal-hal keuangan dilakukan oleh Menteri
bersama-sama Menteri Keuangan.
Bagian Kedua
PERUM
Pasal 4
(1) Pembinaan terhadap PERUM dilakukan oleh Menteri.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini Menteri dibantu oleh dan menetapkan lebih lanjut
kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)Pasal ini Direktur Jenderal menerima petunjuk dari dan melaporkan
segala sesuatunya kepada Menteri.
Bagian Ketiga
PERSER0
Pasal 5
(1) Pembinaan kekayaan negara yang tertanam dalam PERSERO dilakukan
oleh Menteri Keuangan yang berkedudukan sebagai Rapat Umum
Pemegang Saham dalam hal seluruh modal PERSERO adalah modal
negara, dan sebagai Pemegang Saham dalam hal tidak seluruh modal
PERSERO adalah modal negara.
(2) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Menteri Keuangan selaku
Pemegang Saham menguasakan wewenangnya kepada Menteri atau
pejabat yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah ini.
(3) Menteri dengan dibantu oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan
menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan PERSERO
selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini.
(4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal
ini tidak berlaku bagi pengangkatan dan Pemberhentian
Direksi/anggota Direksi atau Dewan Komisaris/anggota Dewan
Komisaris PERSERO.
Pasal 6
Dalam melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Pemerintah ini, Menteri dibantu oleh dan dapat menugaskan
Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pembinaan
terhadap PERSERO.
Pasal 7
(1) Dalam mewujudkan keserasian antara pembinaan keuangan dan
pembinaan terhadap PERSERO, maka Menteri dan Menteri Keuangan
dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib mengadakan
koordinasi dan konsultasi dalam menghadapi Rapat Umum Pemegang
Saham.
(2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, juga dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah penting
lainnya dalam rangka pembinaan dan pengelolaan PERSERO.
Pasal 8
(1) Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) Peraturan Pemerintah ini khususnya mengenai pengesahan
anggaran dan laporan tahunan PERSERO, Menteri Keuangan
mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri berdasarkan
tata cara sebagai berikut:
a. Sebelum diadakan pembahasan dan pengesahan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham atas rencana anggaran perusahaan
(anggaran ekspolitasi dan anggara investasi) dan laporan
keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh Direktorat Jenderal
Pengawasan Keuangan Negara (neraca, perhitungan laba rugi,
dan laporan lainnya), rencana anggaran perusahaan dan
laporan keuangan tahunan tersebut terlebih dahulu dibahas
secara bersama oleh departemen teknis yang bersangkutan dan
Departemen Keuangan;
b. Hasil pembahasan tersebut di atas setelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri, merupakan
pendapat dan pendirian pemegang saham milik negara dalam
forum Rapat Umum Pemegang Saham yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan hak
substistusinya yang dikuasakan oleh Menteri Keuangan, atau
oleh Direktur Jenderal yang ditunjuknya.
c. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
dalam huruf b ayat (1) Pasal ini Menteri atau Direktur Jenderal
yang ditunjuknya berdasarkan hak substitusinya, didampingi
oleh seorang pejabat Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan.
(2) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku
juga bagi hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar
PERSERO.
BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 9
(1) Pengelolaan terhadap PERJAN, PERUM, dan PERSERO sebagai satuan
usaha dilakukan masing-masing oleh Direktur Utama PERJAN, Direksi
PERUM, dan Direksi PERSERO sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku di bidang usaha dan keperdataan.
(2) Tanggung jawab administratif fungsional PERJAN, PERUM, dan
PERSERO sebagai badan usaha milik negara terhadap pemerintah
dalam hal ini Menteri dan/atau Menteri Keuangan, dilakukan oleh
Direktur Utama PERJAN untuk PERJAN, Direktur Utama PERUM untuk
PERUM, dan Direktur Utama PERSERO untuk PERSERO.
Pasal 10
Pengesahan laporan tahunan dari PERJAN, PERUM, dan PERSERO dilakukan
berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan
Negara.
Bagian Kedua
PERJAN
Pasal 11
(1) Rencana kerja dan anggaran perusahaan dan/atau perubahannya
serta laporan tahunan PERJAN diajukan oleh Direktur Utama PERJAN
kepada Menteri untuk memperoleh persetujuannya, berdasarkan
penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
(2) Menteri memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri
Keuangan mengenai semua kegiatan penyerahan dan/atau
pemindahtanganan aktiva tetap PERJAN.
Bagian Ketiga
PERUM
Pasal 12
(1) Rencana kerja dan anggaran perusahaan dan/atau
perubahan/tambahannya serta laporan tahunan PERUM diajukan oleh
Direksi PERUM kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya,
berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
(2) Menteri memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri
Keuangan mengenai semua kegiatan penyerahan dan/atau
pemindahtanganan, pembebanan dan/atau penghapusan aktiva tetap
serta pinjaman jangka menengah/panjang PERUM.
Bagian Keempat
PERSERO
Pasal 13
(1) Rencana kerja dan anggaran perusahaan PERSERO dan/atau
perubahan /tambahannya diajukan oleh Direksi PERSERO kepada
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh pengesahannya
sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini.
(2) Menteri selaku kuasa pemegang saham memerlukan persetujuan
terlebih dahulu dari Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham untuk
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai tindakantindakan
atau hal- hal tersebut di bawah ini :
a. Rencana perubahan jumlah modal saham PERSERO;
b. Rencana penjualan serta pemindahtanganan atau pembebanan
aktiva tetap PERSERO, dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat (2) Pasal ini;
c. Rencana penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal
PERSERO dalam Perseroan Terbatas atau badan usaha lainnya;
d. Rencana pendirian anak perusahaan;
e. Rencana pelepasan sebagian atau seluruh saham PERSERO;
f. Rencana menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan
rencana memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dan
pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional
melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
g. Rencana likuidasi, penggabungan, atau reorganisasi PERSERO
dalam bentuk lain;
h. Rencana Anggaran Dasar PERSERO dan perubahannya;
i. Rencana PERSERO mengadakan kontrak manajemen, kontrak
lisensi, atau kontrak-kontrak sejenisnya dengan badan
usaha/pihak lain; j . Rencana pentapan dan pembagian laba
PERSERO;
k. Rencana penetapan gaji Direksi, berikut fasilitas dan/atau
tunjangan lainnya, termasuk pensiun;
l. Rencana untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari
pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang
melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
Bagian Kelima
Pimpinan
PERJAN, PERUM, dan PERSERO
Pasal 14
Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM,
dan Direksi PERSERO dilakukan sebagai berikut :
a. 1. Direktur Utama PERJAN oleh Presiden atas usul Menteri;
2. Direktur PERJAN oleh Menteri;
b. Direktur Utama dan Direktur PERUM oleh Presiden atas usul Menteri
setelah mendengar pertimbangan Menteri Kuangan;
c. Direktur Utama dan Direktur PERSERO oleh Menteri Keuangan selaku
Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan usul Menteri.
Pasal 15
(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, Menteri
Keuangan mengangkat anggota Direksi PERSERO dari calon-calon
yang diajukan oleh Menteri, yang telah memenuhi persyaratanpersyaratan.
(2) Dalam hal Menteri Keuangan berpendapat bahwa calon-calon anggota
Direksi PERSERO yang diusulkan tidak memenuhi persyaratanpersyaratan
yang ditetapkan, maka Menteri Keuangan meminta
kepada Menteri agar diusulkan calon-calon lain.
Pasal 16
(1) Apabila berdasarkan pengalaman pembinaan beberapa waktu, Menteri
menganggap Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM, atau Direksi
PERSERO, ataupun salah seorang anggota Direksi tidak cukup cakap
atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak
melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar
perusahaan, maka sebelum habis masa jabatan pimpinan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini Menteri dapat :
a. dalam hal PERJAN, mengusulkan kepada Presiden
pemberhentian/ penggantian Direktur Utama;
b. dalam hal PERUM, mengusulkan kepada Presiden
pemberhentian/ penggantian seluruh atau salah seorang
anggota Direksi;
c. dalam hal PERSERO, mengusulkan kepada Menteri Keuangan
pemberhentian/penggantian seluruh atau salah seorang anggota
Direksi.
(2) Apabila Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham
berpendapat bahwa seluruh anggota Direksi suatu PERSERO atau
salah seorang anggota Direksinya atau lebih, setelah menjabat
beberapa waktu ternyata tidak cukup cakap atau ternyata tidak tepat
dalam jabatannya ataupun ternyata tidak melaksanakan tugasnya
dengan baik atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perusahaan, maka ia menyampaikan pendapatnya
kepada Menteri dan meminta agar diusulkan seluruh anggota Direksi
atau salah seorang anggota Direksinya atau lebih, untuk
menggantinya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini.
(3) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini pimpinan badan usaha milik negara
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17
(1) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi
PERSERO diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan
keahlian dalam bidang pengelolaan (manajemen) perusahaan,
memenuhi syarat lainnya yang diperlukan, untuk menunjang
kemajuan perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama dan Direktur PERJAN,
Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO mencurahkan pengabdiannya
secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan
diadakannya badan usaha yang bersangkutan.
(3) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, anggota Direksi PERUM, dan
anggota Direksi PERSERO tidak dibenarkan untuk memangku jabatan
rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
a. Direktur Utama atau Direktur pada badan usaha milik negara
lainnya, atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang
berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam
instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 18
(1) Direktur Utama PERJAN dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat)
orang Direktur.
(2) Direksi PERUM dan PERSERO terdiri dari sebanyak-banyaknya seorang
Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur.
Pasal 19
(1) Masa jabatan Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM,
dan Direksi PERSERO ialah 5 (lima) tahun.
(2) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi
PERSERO setelah selesai masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
Peraturan Pemerintah ini.
Bagian Keenam
Sistem Akuntansi
Pasal 20
(1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh
kejadian lain dalam PERJAN, PERUM, dan PERSERO yang
mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan harus
dibukukan atas dasar satu sistem akuntansi yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
disusun dan dilaksanakan oleh Pimpinan PERJAN, PERUM, dan
PERSERO agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip
pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
(3) Dalam rangka pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pengawasan
Keuangan Negara menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan bilamana perlu memberikan
petunjuk serta saran penyempurnaan.
BAB
IV
PENGAWASAN
Bagian Pertama
PERJAN
Pasal 21
(1) Pengawasan terhadap PERJAN dilakukan oleh Menteri dan secara
teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal serta secara administratif di
bidang keuangan dan personalia oleh Sekretaris Jenderal.
(2) Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan yang meliputi
pemeriksaan, pengujian, dan penilaian serta pengusutan terhadap
PERJAN.
Pasal 22
(1) Pengawasan keuangan PERJAN dilakukan juga oleh Menteri Keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melakukan
pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan tahunan PERJAN.
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) Pasal ini dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap
PERJAN.
Pasal 23
Hasil pemeriksaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini disampaikan kepada Menteri dan Menteri
Keuangan serta Direktur Utama PERJAN.
Bagian Kedua
PERUM
Pasal 24
(1) Pada setiap PERUM dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung
jawab kepada Menteri.
(2) Menteri dapat menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal
sesuai dengan bidang kegiatannya dalam rangka pembinaan terhadap
Dewan Pengawas.
(3) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pengelolaan perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan
anggaran perusahaan.
Pasal 25
Dewan Pengawas PERUM melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung
jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap PERUM
dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.
Pasal 26
Dewan Pengawas PERUM dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban
a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran
perusahaan, serta perubahan/tambahannya, laporan-laporan lainnya
dari Direksi;
b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta
menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusan
kepada Direksi PERUM dan Direktur Jenderal-,
c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dan dalam hal
perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya
kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan
disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
d. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi PERUM mengenai setiap
masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan;
e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri;
f. Memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara
berkala (triwulanan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang
diperlukan mengenai perkembangan PERUM dan hasil pelaksanaan
tugas Dewan Pengawas PERUM.
Pasal 27
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 Peraturan Pemerintah ini Dewan Pengawas PERUM wajib memperhatikan :
a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Menteri dengan senantiasa
memperhatikan efisiensi perusahaan;
b. Ketentuan dalam peraturan pendirian PERUM serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurusan PERUM yang
merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.
Pasal 28
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas PERUM
mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa keadaan kas(untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa
kekayaan perusahaan;
b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantorkantor
yang dipergunakan oleh perusahaan;
c. Meminta penjelasan-penjelasan dari pimpinan perusahaan mengenai
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;
d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan
Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas PERUM;
e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan;
f. Hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan
pendirian PERUM.
Pasal 29
(1) Dewan Pengawas PERUM mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, sesuai
dengan tugas pokok, fungsi, dan hak serta kewajibannya.
(3) Keputusan rapat Dewan Pengawas PERUM diambil atas dasar
musyawarah untuk mufakat.
(4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
Pasal 30
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas PERUM,
Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban perusahaan.
Pasal 31
(1) Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melakukan
pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan tahunan PERUM.
(2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat
juga dilakukan oleh Akuntan Publik dengan ketentuan bahwa hasil
pemeriksaannya disetujui Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan
Negara.
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap
PERUM.
Pasal 32
Hasil pemeriksaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
Peraturan Pemerintah ini disampaikan pula kepada Menteri, Menteri
Keuangan, Direksi PERUM dan Dewan Pengawas.
Pasal 33
(1) Dewan Pengawas PERUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
Peraturan Pemerintah ini terdiri dari unsur-unsur pejabat departemen
teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan
departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan
PERUM, atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri dengan
memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.
(2) Salah seorang anggota Dewan Pengawas PERUM diangkat sebagai
Ketua Dewan tersebut.
Bagian Ketiga
PERSERO
Pasal 34
(1) Pada setiap PERSERO dibentuk Dewan Komisaris yang bertanggung
jawab kepada :
a. Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal tidak seluruh saham
dimiliki oleh negara;
b. Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham dalam
hal seluruh saham dimiliki oleh negara.
(2) Dewan Komisaris mewakili kepentingan pemegang saham.
Pasal 35
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan,
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.
Pasal 36
Dewan Komisaris PERSERO melakukan tugas, wewenang, dan tanggung
jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar
PERSERO dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk
Menteri selaku kuasa pemegang saham dan Menteri Keuangan selaku
pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Saham serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 37
Dewan Komisaris PERSERO dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban
a. Memberikan pendapat dan saran dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri
selaku kuasa pemegang saham mengenai rencana kerja dan anggaran
perusahaan serta perubahan/tambahannya, laporan keuangan
tahunan, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta
menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan
Menteri selaku kuasa pemegang saham, dengan tembusan kepada
Direksi PERSERO;
c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dan dalam hal
perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku
pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham dengan
disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
d. Memberikan pendapat dan saran dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri
selaku kuasa pemegang saham serta Direksi PERSERO mengenai
setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan
perusahaan;
e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh
Menteri keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa
pemegang saham;
f. Memberikan laporan kepada Menteri Keuangan selaku pemegang
saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham secara berkala
(triwulanan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan
mengenai perkembangan PERSERO dan hasil pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris.
Pasal 38
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 Peraturan Pemerintah ini Dewan Komisaris PERSERO wajib
memperhatikan:
a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Rapat Umum Pemegang Saham,
Menteri selaku kuasa pemegang saham dan Menteri Keuangan selaku
pemegang saham dengan senantiasa memperhatikan efisiensi
perusahaan;
b. Ketentuan dalam Anggaran Dasar PERSERO serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan PERSERO
yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.
Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Komisaris PERSERO
mempunyai wewenang sebagai berikut
a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi), dan memeriksa
kekayaan perusahaan lainnya;
b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantorkantor
yang dipergunakan oleh perusahaan;
c. Meminta penjelasan-penjelasan dari pimpinan perusahaan mengenai
segala persoalan yang menyangkut penguasaan dan pengurusan
perusahaan;
d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan
Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan;
f. Hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal 40
(1) Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dibicarakan hal-hal dan masalah-masalah yang berhubungan dengan
perusahaan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta
kewajibannya.
(3) Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil atas dasar musyawarah dan
mufakat.
(4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
Pasal 41
Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, Menteri dapat
mengangkat seorang Sekretaris atas beban perusahaan.
Pasal 42
(1) Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melakukan
pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan tahunan PERSERO.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat
juga dilakukan oleh Akuntan Publik dengan ketentuan bahwa hasil
pemeriksaannya disetujui Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan
Negara.
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap
PERSERO.
Pasal 43
Hasil pemeriksaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
Peraturan Pemerintah ini disampaikan pula kepada Menteri Keuangan selaku
pemegang saham, dan Menteri selaku kuasa pemegang saham, Direksi dan
Dewan Komisaris PERSERO.
Pasal 44
(1) Dewan Komisaris PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
Peraturan Pemerintah ini terdiri dari unsur-unsur pejabat departemen
teknis, Departemen Keuangan, dan departemen/instansi lain yang
kegiatannya berhubungan dengan PERSERO, atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan
Menteri.
(2) Salah seorang Anggota Dewan Komisaris PERSERO diangkat sebagai
Ketua Dewan tersebut.
Bagian Keempat
Satuan Pengawasan Intern
Pasal 45
(1) Kecuali untuk badan usaha milik negara yang dianggap tidak perlu,
pada setiap badan usaha milik negara dibentuk satuan pengawasan
intern yang merupakan aparatur pengawas intern perusahaan yang
bersangkutan.
(2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Utama PERJAN, Direktur Utama PERUM, dan
Direktur Utama PERSERO yang bersangkutan.
Pasal 46
(1) Satuan pengawasan intern bertugas membantu Direktur Utama dalam
mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan
(manajemen) dan pelaksanaannya pada badan usaha yang
bersangkutan dan memberikan saran-saran perbaikannya.
(2) Pimpinan PERJAN, PERUM, dan PERSERO menggunakan pendapat dan
saran satuan pengawasan intern sebagai bahan untuk melaksanakan
penyempurnaan pengelolaan (manajemen) perusahaan yang baik dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 47
dalam pelaksanaan tugasnya, satuan pengawasan intern wajib menjaga
kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam badan usaha
yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing.
Pasal 48
Satuan pengawasan intern dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.
Pasal 49
Pimpinan satuan pengawasan intern harus memiliki pendidikan dan/atau
keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern,
obyektif, dan berdedikasi tinggi.
Pasal 50
Kepala satuan pengawasan intern diangkat dan diberhentikan
a. Untuk PERJAN, oleh Direktur Utama PERJAN;
b. Untuk PERUM dan PERSERO oleh Direksi.
Bagian Kelima
Keanggotaan
Dewan Pengawas PERUM, dan Dewan Komisaris PERSERO
Pasal 51
(1) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris diangkat dari tenaga
yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap, dan mempunyai
kemampuan :
a. dalam hal PERUM, untuk menjalankan kebijaksanaan Menteri
mengenai pembinaan dan pengawasan PERUM;
b. dalam hal PERSERO, untuk menjalankan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang
saham danMenteri selaku kuasa pemegang saham.
(2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
anggota Dewan PengAwas atau Dewan Komisaris tidak dibenarkan
memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu
kepentingan PERUM atau PERSERO.
Pasal 52
(1) Anggota Dewan Pengawas PERUM berjumlah sekurang-kurangnya 2
(dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari
Ketua dan anggota Dewan.
(2) Anggota Dewan Komisaris PERSERO berjumlah sekurang-kurangnya 2
(dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari
Komisaris Utama dan para Komisaris.
(3) Yang dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengawasan oleh
Menteri dan/atau Menteri Keuangan adalah Ketua Dewan Pengawas
PERUM, dan Komisaris Utama PERSERO, yang masing-masing
mengkoordinasi anggota Dewan Pengawas PERUM dan anggota Dewan
Komisaris PERSERO.
Pasal 53
(1) Masa jabatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas PERUM, Komisaris
Utama dan Komisaris PERSERO ialah 3 (tiga) tahun.
(2) Anggota Dewan Pengawas PERUM dan anggota Dewan Komisaris
PERSERO setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 54
(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas PERUM
dan Dewan Komisaris PERSERO dilakukan oleh :
a. Presiden bagi anggota Dewan Pengawas PERUM atas usul
Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan;
b. Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham bagi
anggota Dewan Komisaris PERSERO yang seluruh sahamnya
dimiliki negara, setelah mendengar pertimbangan Menteri.
(2) Apabila Menteri berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah
seorang anggota Dewan Pengawas PERUM atau Dewan Komisaris
PERSERO setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak
dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Menteri dapat
mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden dalam hal Dewan
Pengawas PERUM dan kepada Menteri Keuangan dalam Dewan
Komisaris PERSERO yang seluruh sahamnya dimiliki negara.
(3) Apabila Menteri Keuangan berpendapat bahwa anggota-anggota atau
salah seorang anggota Dewan Komisaris PERSERO setelah beberapa
waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan
baik, maka Menteri Keuangan dapat memberhentikan anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan, sebelum habis masa jabatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah ini
setelah mendengar pertimbangan Menteri.
Pasal 55
Jika dianggap perlu Dewan Pengawas PERUM dan Dewan Komisaris PERSERO
dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.
Pasal 56
(1) Anggota Dewan Pengawas PERUM, dan anggota Dewan Komisaris
PERSERO tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada badan usaha
swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara
langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan badan
usaha milik negara yang bersangkutan.
(2) Presiden dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
Pasal 57
Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan
Intern, Dewan Pengawas PERUM, dan Dewan Komisaris PERSERO, serta
tenaga ahli, dibebankan kepada masing-masing PERUM dan PERSERO yang
bersangkutan, dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran perusahaan.
BAB V
BIRO TATA USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Pasal 58
(1) Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan PERJAN,
PERUM, dan PERSERO, Menteri dibantu oleh suatu secretariat yang
disebut Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.
(2) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab secara
operasional kepada Menteri dan secara administratif kepada
Sekretaris Jenderal Departemen yang bersangkutan.
Pasal 59
(1) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara memberikan pelayanan
administratif kepada Menteri dan/atau Direktur Jenderal yang
bersangkutan dan/atau kuasanya dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan PERJAN, PERUM, dan PERSERO.
(2) Dalam memberikan pelayanan administratif kepada Menteri dan/atau
Direktur Jenderal yang bersangkutan dan/atau kuasanya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik
Negara mempunyai tugas ' :
a. Melakukan pengurusan surat-menyurat, pengumpulan dan
pengolahan data, mempersiapkan data serta mempersiapkan
laporan-laporan mengenai PERJAN, PERUM, dan PERSERO;
b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Menteri dan/
atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dan/atau kuasanya
untuk penelaahan dan penilaian :
(1) rencana kerja anggaran perusahaan dan laporan tahunan
oleh PERJAN, PERUM, dan PERSERO;
(2) masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan PERJAN,
PERUM, dan PERSERO;
(3) hal-hal sepanjang mengenai kewenangan Rapat Umum Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Pemerintah ini;
(4) dalam merumuskan kebijaksanaan pembinaan PERJAN, PERUM, dan
PERSERO.
Pasal 60
(1) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara dibentuk pada departemen
yang dalam lingkungannya terdapat sekurang-kurangnya 8 (delapan)
badan usaha milik negara.
(2) Bagi Departemen yang dalam lingkungannya terdapat kurang dari 8
(delapan) badan usaha milik negara tidak dibentuk Biro Tata Usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tugasnya
dirangkap oleh salah satu Biro dilingkungan Sekretariat Jenderal.
(3) Departemen Keuangan tidak membentuk Biro Tata Usaha Badan
Usaha Milik Negara.
Pasal 61
(1) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara tidak mempunyai hubungan
organisatoris dengan badan usaha yang bersangkutan dan tidak
mempunyai perwakilan di daerah.
(2) Pembiayaan Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara seluruhnya
dibebankan kepada anggaran departemen yang bersangkutan.
Pasal 62
Perumusan organisasi, tata kerja, dan status, serta jumlah pejabat-pejabat
Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara ditetapkan oleh Menteri setelah
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung
jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.
BAB VI
PELAPORAN
Pasal 63
Direktur Utama PERJAN, PERUM, dan PERSERO, wajib menyampaikan
laporan keuangan tahunan, triwulanan dan laporan berkala lainnya sesuai
batas jangka waktu yang ditetapkan, beserta laporan lainnya menurut
ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan, sebagai
berikut :
a. dalam hal PERJAN, kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan Menteri Keuangan;
b. dalam hal PERUM, kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri
Keuangan, Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) Peraturan Pemerintah ini dan Dewan Pengawas;
c. dalam hal PERSERO, kepada Menteri Keuangan dan Menteri dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini dan Dewan Komisaris.
Pasal 64
Direktur Jenderal dimaksud dalam Pasal 63 wajib menyampaikan hasil
penilaian atas laporan keuangan triwulanan dan tahunan serta laporan
lainnya dari tiap PERJAN, PERUM, dan PERSERO kepada Menteri dan Menteri
Keuangan dalam batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan dari pimpinan badan usaha milik negara yang
bersangkutan.
Pasal 65
Dalam rangka pembinaan dan pengendalian PERJAN, PERUM, dan PERSERO,
Menteri yang membawahkan badan usaha milik negara tersebut wajib
menyampaikan penilaian semesteran mengenai laporan badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah
ini yang bersifat umum dan menyeluruh kepada Menteri Keuangan dengan
tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang EKUIN dan
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan pembangunan.
Pasal 66
Menteri Keuangan menyampaikan laporan hasil penilaian atas laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah ini secara
tahunan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang
bertanggung jawab di bidang EKUIN, dan Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pengawasan pembangunan.
Pasal 67
(1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan
Pasal 65 Peraturan Pemerintah ini disampaikan tepat pada waktunya.
(2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar
pertimbangan Menteri.
Pasal 68
Monitoring, pengolahan, dan analisa segala informasi mengenai PERJAN,
PERUM, dan PERSERO dilakukan oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Moneter Dalam Negeri.
BAB VII
PEMBEBANAN ANGGARAN PERJAN, PERUM, DAN PERSERO
Pasal 69
Tata cara penjualan, pemindahtanganan, atau pembebanan atas aktiva tetap
PERJAN, PERUM, dan PERSERO serta penerimaan pinjaman jangka
menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun
serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan
persediaan barang oleh badan usaha milik negara tersebut diatur oleh
Menteri Keuangan.
Pasal 70
(1) Tata cara mengenai pembelian barang, jasa, dan pekerjaan
pemborongan untuk keperluan PERJAN, PERUM, dan PERSERO
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Pengadaan rumah jabatan/dinas Dan kendaraan dinas perorangan
dilakukan oleh PERJAN, PERUM, dan PERSERO sesuai dengan standar
serta cara-cara pengadaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri dan Menteri dan
Menteri Keuangan pengadaan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas
PERJAN, PERUM, dan PERSERO tidak menggunakan pembiayaan yang
dananya berasal dari swasta.
Pasal 71
Bagi rapat-rapat perusahaan termasuk Rapat Pimpinan dan Direksi Badan
Usaha Milik Negara, Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Dewan
Komisaris PERSERO, serta Rapat Dewan Pengawas PERUM tidak dikeluarkan
uang sidang atau uang rapat.
Pasal 72
Departemen/instansi yang membina dan mengawasi PERJAN, PERUM, dan
PERSERO yang bersangkutan, tidak dibenarkan membebani anggaran badan
usaha milik negara dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembinaan dan
pengawasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Pasal 73
Pembebanan tugas tambahan kepada badan usaha milik negara, di luar
tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap
anggaran perusahaan maupun anggaran pendapatan dan belanja negara
ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 74
Kecuali jabatan-jabatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas PERUM,
Komisaris Utama dan Komisaris PERSERO, Direktur Utama dan Direktur
PERJAN, anggota Direksi PERUM, dan anggota Direksi PERSERO tidak
dibenarkan adanya jabatan lain seperti Direktur Muda, Deputi Direktur,
Asisten Direktur, Penasehat Direktur Utama, Penasehat Direktur, Penasehat
Dewan Komisaris, Staf Ahli atau Asisten dan sejenisnya pada pimpinan
PERJAN, PERUM, dan PERSERO atau pada Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas.
Pasal 75
Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan PERJAN, PERUM,
dan PERSERO, Menteri Keuangan secara berkala mengadakan pertemuan
dengan Menteri, guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya
badan usaha tersebut.
Pasal 76
Sesuai dengan tugas pokoknya, Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pengawasan pembangunan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
penertiban dan pendayagunaan aparatur negara mengawasi pelaksanaan
Peraturan Pemerintah ini, serta mengikuti perkembangan umum PERJAN,
PERUM, dan PERSERO.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77
Jika pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini terdapat lembaga,
badan, dewan, staf, asisten, biro atau organisasi lain yang serupa yang
mempunyai tujuan dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap PERJAN, PERUM, atau PERSERO, maka dalam waktu 6 (enam)
bulan setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, Menteri
menghapuskan organisasi tersebut dan/atau menyesuaikannya dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 78
Jika dalam peraturan pendirian PERJAN, PERUM, dan Anggaran Dasar
PERSERO terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan atau
menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,
maka dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, Menteri mengadakan perubahan
dan/atau mengusulkan penyesuaian peraturan pendirian PERJAN, PERUM,
dan Anggaran Dasar PERSERO yang bersangkutan.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79
(1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga
bagi Perusahaan Negara (PN) dan Persero Terbatas (PT) milik negara
yang belum dialihkan atau disesuaikan statusnya menurut Undangundang
Nomor 9 Tahun 1969.
(2) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi
perusahaan patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara.
Pasal 80
Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan badan
usaha milik daerah mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 81
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan
mengenai PERJAN, PERUM, dan PERSERO yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 82
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, S.H.
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN), PERUSAHAAN UMUM
(PERUM), DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
I. UMUM
Sebagaimana diketahui dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, usaha
negara ditetapkan ke dalam 3 (tiga) bentuk hukum, yakni Perusahaan
Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan
Perseroan(PERSERO).
Tujuan dari penetapan ketiga bentuk hukum usaha negara tersebut ialah
menciptakan keseragaman dalam cara menguasai, mengurus serta
menyeragamkan bentuk hukum dari usaha-usaha negara, agar secara
ekonomis dapat dicapai hasil guna dan daya guna yang setinggi-tingginya
bagi kepentingan pembangunan dan kemakmuran bangsa dan negara.
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah
digariskan suatu ketentuan bahwa pembinaan, penyempurnaan, dan
penertiban aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah,
termasuk perusahaan-perusahaan milik negara dan milik daerah sebagai
aparatur perekonomian negara dilakukan secara terus menerus agar dapat
menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, sehingga mampu
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan menggerakkan
pelaksanaan pembangunan secara lancar.
Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969
dimaksud,langkah-langkah telah diambil untuk menertibkan dan
menggolongkan kembali perusahaan-perusahaan milik negara ke dalam 3
(tiga) bentuk usaha negara dimaksud di atas.
Sebagai langkah lanjut dari usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan
penguasaan, pengurusan, dan penyeragaman bentuk perusahaanperusahaan
milik negara tersebut, Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan
untuk lebih meningkatkan, menertibkan dan menyeragamkan pembinaan
serta pengawasan perusahaan-perusahaan milik negara, satu dan lain agar
dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan
pendirinannya.
Sesungguhnya kedudukan perusahaan negara mempunyai dua faset, yakni :
a. Sebagai aparatur perekonomian negara, yaitu lembaga yang
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang usaha
negara. Dalam kedudukan ini perusahaan milik negara adalah
merupakan unsur dari kelembagaan pemerintahan dan tunduk
pada peraturan-peraturan di bidang tata pemerintahan,
khususnya yang bersangkutan dengan penguasaan dan
pengurusan kekayaan negara, yang dilimpahkan kepadanya
sebagai modal atau penyertaan negara, baik yang dipisahkan
ataupun yang tidak dipisahkan.
Hal ini menjadi lebih penting lagi dalam suasana keterbukaan
ekonomi Indonesia dewasa ini khususnya terhadap unsur luar negeri
(persaingan modal,teknologi, dan lain-lain). Dengan keluwesan gerak,
maka setiap perusahaan milik negara akan dapat mencurahkan segala
daya dan kemampuannya untuk mencapai tujuan kegiatan usahanya.
Namun tidaklah dapat diingkati bahwa ketertiban dalam penguasaan
dan pengurusan kekayaan negara merupakan jaminan bagi
terciptanya keluwesan yang dinamis. Dalam hubungan inilah
pembinaan dan pengawasan ditetapkan sebagai sarana untuk
menjamin ketertiban dimaksud, dalam hubungannya dengan
kedudukan perusahaan milik negara sebagaimana tersebut dalam
huruf a di atas. Oleh karena itulah maka ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kekuasaan, wewenang, tugas,
dan kewajiban dari masing-masing instansi yang langsung
berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam rangka
memantapkan pengelolaan PERJAN, PERUM, dan PERSERO.
Peraturan Pemerintah ini tidaklah dimaksudkan untuk
mengurangi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku bagi PERJAN,PERUM, dan PERSERO. Sebab ketentuanketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya secara
langsung ataupun tidak langsung termaktub juga dalam Peraturan
perundang-undangan mengenai PERJAN, PERUM, maupun PERSERO
yang bersangkutan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Walaupun sifat usaha dari PERJAN, PERUM, dan PERSERO berbeda-beda,
namun ketiganya memiliki persamaan kedudukan, yakni merupakan aparatur
perekonomian negara serta merupakan salah satu unsur utama dalam
perekonomian nasional.
Dengan demikian maka maksud dan tujuan perusahaan-perusahaan milik
negara tersebut adalah serasi pula dengan seluruh kegiatan pembangunan
lainnya. Oleh sebab itu kegiatan perusahaan-perusahaan milik negara harus
dapat menunjang pelaksanaan kebijaksanaan maupun program pemerintah
di bidang pembangunan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya,
terutama sebagai perintis dalam rangka melengkapi kegiatan sektor swasta
dan sektor koperasi. Sudah barang tentu kegiatan tersebut dilakukan dengan
tetap mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, efisien
dan efektif sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan keuangan
negara, memberikan sumbangan kepada perekonomian negara serta
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 3
Ketentuan pembinaan PERJAN ini didasarkan pada landasan hukumnya dan
konsekuensi logis dari pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan negara
yang bersangkutan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang
Nomor.9 Tahun 1969, yakni sebagai perusahaan negara yang
didirikan dan diatur menurut ketentuan yang termaktub dalam Indische
Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419),sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 49,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2860).
Pembinaan teknis oleh Direktur Jenderal dan pembinaan administratif oleh
Sekretaris Jenderal adalah merupakan pencerminan kedudukan perusahaan
milik negara ini sebagai "cabang dari dinas negara" sebagaimana dimaksud
dalam Indische Bedrijvenwet tersebut di atas.
Kedua pejabat tersebut melaksanakan wewenang Menteri sebagai pimpinan
tertinggi departemen yang bersangkutan dan yang berkewajiban melakukan
pembinaan terhadap PERJAN.
Pasal 4
Ketentuan pembinaan PERUM ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yakni sebagai perusahaan negara
yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub
dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.(Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989).
Pasal 5
Ketentuan pembinaan PERSERO ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat
(3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yakni sebagai perusahaan dalam
bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan ketentuan Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23,
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979), baik yang saham-sahamnya untuk
sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh negara. Sedangkan pelimpahan
wewenang dari Menteri Keuangan kepada Menteri merupakan pencerminan
dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Lihat Penjelasan Pasal 5.
Pasal 9
Direktur Utama PERJAN adalah Kepala Perusahaan Jawatan sebagaimana
dimaksud dalam Indische Bedrijvenwet tersebut di atas serta ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun di dalam PERJAN
dimungkinkan adanya Direktur-direktur, tetapi Direktur Utama bersamasama
para Direktur tidak merupakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam
PERUM dan PERSERO.
Pertanggungjawaban administratif fungsional Direktur Utama PERJAN,
PERUM, dan PERSERO adalah dalam hubungannya dengan kedudukan,
PERJAN, PERUM, dan PERSERO sebagai aparatur perekonomian negara,
terutama dalam hal menyangkut pertanggungjawaban penguasaan dan
pengeloaan kekayaan negara.
Sedangkan sebagai badan usaha, maka kedudukan Direksi PERUM dan
Direksi PERSERO tetap tunduk kepada ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Pasal 1O
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Lihat Penjelasan Pasal 5
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Keberhasilan suatu PERJAN, PERUM ataupun PERSERO memenuhi tugas dan
kewajibannya terutama sangat tergantung kepada pengurusan yang
dilakukan oleh pimpinan perusahaan milik negara yang bersangkutan.
Dalam hubungan ini adalah merupakan hal yang mutlak bahwa Direktur
Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM maupun Direksi PERSERO
memiliki keahlian dan kemampuan teknis serta manajemen perusahaan.
Disamping itu juga diperlukan adanya pemusatan tenaga dan pikiran untuk
mengurus perusahaan yang dipimpin.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ketertiban dalam penyelenggaraan penguasaan dan pengurusan
kekayaan/modal negara, harus didukung oleh ketertiban pembukuan seluruh
transaksi dan kejadian yang mempengaruhi aktiva maupun pasiva, biaya dan
pendapatan dari seluruh kekayaan perusahaan milik negara yang
bersangkutan, sehingga kekayaan negara yang bersangkutan lebih dapat
didaya gunakan dan dihasil gunakan.
Pasal 21
Lihat Penjelasan Pasal 3.Pengawasan oleh Inspektur Jenderal berkaitan
dengan kedudukan PERJAN sebagai "cabang dinas negara" menurut Indische
Bedrijvenwet tersebut di atas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Dewan Pengawas merupakan lembaga pengawasan di lingkungan PERUM
yang mewakili Menteri dalam melaksanakan pengawasan sehari-hari atas
jalannya perusahaan milik negara ini.
Dewan ini bukan merupakan perwujudan Badan Pimpinan Umum yang tidak
diadakan lagi, meskipun lembaga ini melaksanakan tugas-tugas
pengawasan.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28.
Cukup jelas.
Pasal 29.
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Keanggotaan Dewan Pengawas PERUM pada hakekatnya
mencerminkan wewenang pengawasan dari Pemerintah c.q. Menteri/pejabat
yang bersangkutan, sesuai dengan bidangnya.
Pasal 34
Ketentuan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Keanggotaan Dewan Komisaris PERSERO ini pada hakekatnya mencerminkan
kepentingan pemegang saham dalam hal ini kepentingan pemerintah/negara.
Pasal 45
Untuk mengawasi jalannya kegiatan satuan-satuan organisasi PERJAN,
PERUM, dan PERSERO sehari-hari, maka para Direktur Utama PERJAN,
PERUM, dan PERSERO dibantu oleh Satuan Pengawasan Intern. Dengan
mekanisme ini diharapkan para pimpinan tersebut dapat mencurahkan
perhatiannya pada tugas pengelolaan sedangkan tugas pengawasan seharihari
atas perusahaan milik negara tersebut dapat dilaksanakan secara lebih
intensif dan efektif, tanpa mengurangi tanggungjawabnya.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ketentuan ini dimaksud untuk menghindarkan hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan pokok dari masing-masing satuan organisasi dalam
PERJAN, PERUM, atau PERSERO yang bersangkutan.
Pasal 48
Bantuan tenaga ahli tersebut bersifat sementara, semata-mata untuk
melancarkan pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern dalam hal-hal yang
bersifat khusus.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris
Perusahaan,disesuaikan dengan ruang lingkup dan intensitas kegiatan
PERUM atau PERSERO yang bersangkutan, sehingga dapat mencakup seluruh
bidang yang menjadi tanggung jawab Direksi.
Pasal 53
Masa jabatan anggota Dewan Pengawas PERUM atau Dewan Komisaris
PERSERO yang lebih pendek dari masa jabatan anggota Direksi PERUM atau
PERSERO, adalah dimaksudkan terutama untuk menjaga obyektivitas dan
kemandirian di dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan;
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Tenaga ahli diperlukan apabila kegiatan anggota Dewan Pengawas PERUM
atau Dewan Komisaris PERSERO mencakup bidang yang bersifat teknis,
sehingga diperlukan bantuan keahlian khusus untuk memahami dan
menelaahnya.
Pasal 56
Sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini,
ketentuan pasal ini dimaksud untuk menghindarkan timbulnya kepentingankepentingan
yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Adanya satuan organisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan
khusus kepada Menteri dan/atau kuasanya dalam penatausahaan bahanbahan
dalam rangka melaksanakan kewajiban membina PERJAN, PERUM,
dan PERSERO yang bersangkutan. Karena merupakan satuan organisasi
stuktural, maka Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara ini seyogyanya
merupakan satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Di Departemen Keuangan tugas Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara
ini merupakan bagian tugas dari Direktorat PERSERO dan Badan Usaha
Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Laporan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah laporan keuangan berkala
dan laporan berkala mengenai pelaksanaan kegiatan PERJAN, PERUM, dan
PERSERO dalam hubungannya dengan rencana/program kerja perusahaan
milik negara yang bersangkutan.
Laporan ini dimaksudkan sebagai dasar penilaian hasil pengurusan secara
berkala atas badan usaha milik negara yang bersangkutan. Berdasarkan hasil
penilaian inilah maka intensitas pembinaan dan pengawasan dapat diukur.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Laporan ini ditujukan kepada Presiden sebagai bahan penilaian pelaksanaan
tugas pemerintah di bidang usaha negara, dan hasil-hasil kegiatan PERJAN,
PERUM, dan PERSERO sebagai badan usaha.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri disamping melaksanakan tugas
pokoknya, bertindak pula sebagai pusat informasi mengenai perusahaan
milik negara dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan
perusahaan milik negara.
Pasal 69
Ketentuan ini dimaksud untuk sejauh mungkin menyeragamkan tata cara
penjualan, pemindahtanganan, atau pembebanan atas aktiva tetap, tidak
menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang/persediaan barang
serta pemberian dan penerimaan pinjaman perusahaan milik negara yang
bersangkutan.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Yang dimaksudkan dengan uang sidang atau uang rapat adalah pengeluaran
(tambahan) di luar imbalan jasa/honorarium. Rapat atau sidang adalah
merupakan bagian tugas/kewajiban dari Direksi, Pemegang Saham,Dewan
Pengawas, Dewan Komisaris dan lain-lain, maka tidak dikeluarkan uang
sidang.
Pasal 72
PERJAN, PERUM, atau PERSERO tidak dibenarkan dibebani dengan
biaya/pungutan dalam bentuk apapun untuk membiayai kegiatan instansi
pembina atau instansi pengawas yang bersangkutan.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman,
keserasian serta pemusatan tugas dalam satuan-satuan yang sama pada
seluruh PERJAN, PERUM, dan PERSERO, sehingga tugas-tugas
pengelolaan/pengurusan, pembinaan, dan pengawasan dapat dilakukan
sepenuhnya oleh satuan-satuan organisasi yang bersangkutan, sesuai
dengan kewajibannya dan tanggungjawabnya, disamping meningkatkan
efisiensi perusahaan.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
______________________________________

Pemutakhiran Terakhir (Senin, 15 April 2013 10:10)

 

Search