Home Produk Hukum Undang-Undang MEMBUAT LEGAL OPINION

Produk Hukum

MEMBUAT LEGAL OPINION

MEMBUAT LEGAL OPINION

 

PENDAHULUAN

A.1.   Defenisi

Bahwa pada dasarnya advokat mempergunakan hampir sebagian besar dari waktunya untuk memberikan nasehat hukum, baik secara lisan maupun tertulis dalam membantu para kliennya, baik untuk menghindari timbulnya sengketa-sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa-sengketa. Salah satu bentuk dari nasehat hukum yang diberikan oleh seorang advokat bagi kliennya adalah melalui Pendapat Hukum (Legal Opinion).

Istilah Legal Opinion dalam bahasa latin disebut dengan Ius Opinio, dimana Ius artinya Hukum dan Opinio artinya pandangan atau pendapat. Legal opinion adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo Saxon), sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) dikenal dengan istilah Legal Critics yang dipelopori oleh aliran Kritikus Hukum.

Bahwa sebelum kita lebih jauh membahas tentang Legal Opinion, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa defenisi dari Legal Opinion. Sampai saat ini tidak ada defenisi yang baku mengenai Legal Opinion di Indonesia. Tetapi apabila mengacu pada literatur yang telah ada sebelumnya dan yang telah berlaku secara internasional, defenisi Legal Opinion adalah:

“A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental antity”. A party may entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinion” ( Black’s Law Dictionary, Edisi VII, Henry Campbell Black).

(Sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian  pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya. Seorang pengacara bisa saja secara pribadi mewakili berbagai aspek peraturan entita hukum yang mengatur tentang hal itu. Salah satu pihak berhak untuk meyakinkan pendapat hukum, tergantung dari faktor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat hukum dan undang-undang yang mengaturnya).

Setelah melihat defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Legal Opinion secara umum adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat oleh advokat untuk kliennya dimana advokat tersebut memberikan/ menuangkan pandangan atau pendapat hukum sebagaimana yang diterapkannya terhadap suatu fakta hukum tertentu dan untuk tujuan tertentu.

A.2.   Tujuan

Bahwa adapun tujuan dibuatnya suatu Legal opinion adalah untuk memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh klien agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum yang ada tersebut.

B. PEMBAHASAN

Pada dasarnya, advokat adalah profesi yang terhormat (Officum Nobile) sehingga seorang advokat harus memiliki reputasi serta dedikasi tinggi dalam mengemban gelar dan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan reputasi dan dedikasi tinggi tersebut, seorang advokat tidak boleh bertindak gegabah dalam memberikan pendapat hukum (Legal Opinion).

Agar seorang advokat dapat memberikan pendapat hukum yang baik, pertama kali ia harus mengerti dan memahami apa masalah hukum yang ada dan mengapa masalah itu terjadi. Untuk memahami itu maka seorang advokat harus pula mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan akurat disertai dengan bagaimana aturan hukum yang mengaturnya, setelah itu baru dapat menentukan apa yang harus diberikan, dan yang terakhir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan tuntas secara hukum. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Prinsip-Prinsip dalam pembuatan Legal Opinion, Format Penyusunan Legal Opinion serta Permasalahan yang ditemui advokat dalam membuat Legal Opinion.

B.1.   Prinsip-Prinsip dalam pembuatan Legal Opinion

Bahwa dalam menyusun Legal Opinion, biasanya advokat berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.    Legal Opinion dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesia.

Advokat yang berpraktek dalam wilayah Republik Indonesia dimana hukum yang dikuasai adalah hukum Indonesia, tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum yang didasarkan pada hukum selain hukum Indonesia.

b.    Legal Opinion disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis.

Legal Opinion disampaikan secara lugas, jelas dan tegas, artinya legal opinion tersebut harus mudah dipahami oleh klien atau bagi pihak yang membacanya. Karena disampaikan dengan bahasa yang baik dan sistematis serta tegas maka Legal Opinion tersebut tidak menimbulkan tafsiran berganda (bias) dan diharapkan melalui Legal Opinion tersebut terciptalah suatu kepastian hukum.

c.    Legal Opinion tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan.

Dalam Legal opinion, advokat tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam praktek. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 butir c Kode Etik Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang”. Dilihat dari isi Kode Etik Advokat tersebut dapat disimpulkan bahwa advokat di dalam Legal Opinionnya tidak dapat memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

d.    Legal Opinion harus diberikan secara jujur dan lengkap.

Jujur, artinya Legal Opinion harus disampaikan kepada klien sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien. Jika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku keinginan klien tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas dalam Legal Opinion, tanpa ada yang ditutupi.

Penjelasan dalam Legal Opinion harus diberikan dengan selengkapnya. Dalam Legal Opinion advokat tidak memberikan pendapat yang mengharuskan klien untuk melakukan tindakan tertentu. Legal Opinion hanya bersifat memberikan pendapat mengenai tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh klien tetapi klien sendiri yang akan memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Oleh karena itu Legal Opinion harus memberikan penjelasan yang selengkapnya, sehingga klien memiliki bahan pertimbangan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan.

e.    Legal Opinion tidak mengikat bagi advokat dan bagi klien

Advokat bertanggung jawab atas isi dan juga bertanggung jawab atas kebenaran dari Legal Opinion yang dibuatnya., tetapi advokat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan Legal Opinion tersebut. Legal Opinion yang dibuat oleh advokat yang ditunjuk tersebut tidak mengikat klien atau pihak-pihak yang meminta Legal Opinion untuk melaksanakan sebagian atau seluruh isi dari Legal Opinion. Keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan berdasarkan Legal Opinion, sepenuhnya tergantung dari klien yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab dari pengambil keputusan.

B.2.   Format Penyusunan Legal Opinion

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki format dan standar baku yang mengikat bagi seluruh Advokat Indonesia berkenaan dengan bentuk Legal Opinion. Sehubungan dengan tidak adanya format dan standar baku pembuatan Legal Opinion yang mengikat seluruh advokat di Indonesia, dalam prakteknya bentuk Legal Opinion yang baik setidak-tidaknya mempunyai kerangka dasar yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1.    Pendahuluan

2.    Permasalahan yang dimintakan Legal Opinion.

3. Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada seperti informasi, data-data dan dokumen-dokumen.

4.    Dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

5.    Uraian fakta-fakta dan kronologis.

6.    Analisa hukum

7.    Pendapat hukum

8.    Kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan.

Adapun butir-butir dari hal-hal yang terdapat dalam kerangka dasar tersebut di atas akan diterangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi penjelasan atas dasar apa advokat membuat Legal Opinion, yaitu apakah berdasarkan permintaan secara tertulis dari klien melalui surat atau secara lisan yang disampaikan dalam rapat yang dihadiri klien, agar advokat memberikan pendapat hukum atas permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi klien atau didasarkan karena diperlukan sebelum menangani suatu perkara.

Ad.2. Permasalahan yang dimintakan Legal Opinion

Pada bagian permasalahan ini dijelaskan masalah pokok yang dihadapi klien yang diminta untuk dibuatkan Legal Opinion. Permasalahan tersebut mengacu pada persoalan hukum yang diuraikan atau yang disampaikan klien dalam suratnya ketika mengajukan permintaan Legal opinion. Namun apabila ternyata persoalan hukum yang diuraikan klien tidak jelas atau kurang jelas, maka advokat akan membantu merumuskan permasalahan klien tersebut. Bila terdapat lebih dari satu persoalan hukum dimana berkaitan satu sama lain maka permasalahan-permasalahan dimaksud harus disampaikan secara jelas dan sistematis.

Ad.3. Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada seperti informasi, data-data dan dokumen-dokumen

Bagian ini berisi uraian tentang dokumen-dokumen, informasi material yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari klien itu sendiri maupun dari pihak ketiga lainnya dan juga berisi informasi tambahan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dapat ditambahkan pada Legal Opinion untuk mendukung pokok permasalahan. Bahan-bahan ini dapat diketahui dan ditentukan setelah advokat terlebih dahulu melakukan Legal Due Diligence (Legal Audit)[1].

Bagian ini juga berisi pernyataan dari advokat mengenai sumber fakta yang dipergunakan dalam penyusunan Legal Opinion yaitu bahwa Legal Opinion dapat dibuat berdasarkan dokumen asli dan/ atau dokumen fotokopi dan/atau keterangan-keterangan lisan klien kepada advokat, sejak diterima sampai dengan tanggal dikeluarkannya Legal Opinion. Dokumen-dokumen dan keterangan lisan tersebut menjadi dasar untuk mencari dan menggali fakta-fakta.

 

 

Ad.4. Dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan

Bagian ini berisi uraian tentang ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang dijadikan dasar bagi advokat untuk membuat pendapat hukum. Dalam bagian ini juga dijelaskan batasan penafsiran Legal Opinion yang dibuat oleh advokat, yaitu bahwa Legal opinion yang dimaksud hanya dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum Negara Indonesia. Legal Opinion tersebut tidak dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum dari negara lain selain negara Republik Indonesia.

Ad.5. Uraian fakta-fakta dan kronologis

Bagian ini berisi uraian fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan berdasarkan dokumen asli dan/atau fotokopi dan/atau berdasarkan keterangan lisan dari klien sampai dengan tanggal dikeluarkannya Legal Opinion dan disusun secara kronologis dengan maksud agar pembaca memahami asal mula pokok permasalahan dan perkembangannya.

Ad.6. Analisa hukum

Bagian ini menguraikan analisa dan pertimbangan hukum advokat atas pokok permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Ad.7. Pendapat hukum

Berisi uraian tentang pendapat Advokat atas pokok permasalahan yang didasarkan pada analisa dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta, informasi serta dokumen terkait dengan pokok permasalahan sehingga dapat diketahui jawaban atas permasalahan yang ada. Pendapat hukum disampaikan dengan selalu terfokus pada permasalahan, sistematis dan tidak berbelit-belit.

Ad.8. Kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan

Berisi uraian tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan Legal Opinion yang telah dipaparkan sebelumnya. Setelah mendapatkan kesimpulan, advokat lalu memberikan saran-saran dan/atau solusi bagi penyelesaian persoalan hukum yang telah dibahas dalam Legal Opinion tersebut. Sangat diharapkan Advokat memberikan lebih dari satu saran dan/atau solusi terhadap masalah yang dimintakan Legal Opinion, dengan tujuan agar klien atau pihak lain yang berkepentingan dapat memilih salah satu dari saran dan/atau solusi yang terbaik menurut pandangannya.

B.3.   Permasalahan yang ditemui dalam membuat Legal opinion

Bahwa dalam proses pembuatan Legal Opinion, advokat dapat menemukan beberapa permasalahan. Adapun beberapa contoh permasalahan yang ditemukan dalam prakteknya tersebut adalah sebagai berikut:

a.    Advokat tidak dapat memastikan apakah keterangan dan informasi yang diberikan oleh klien dan pihak-pihak yang terkait adalah keterangan yang benar dan jujur atau tidak.

Keakuratan suatu Legal Opinion tergantung pada jujur atau tidaknya klien memberikan informasi, keterangan atau data-data yang diperlukan sebagai bahan dalam pembuatan Legal opinion. Dalam hal klien memberikan keterangan lisan, maka advokat akan berasumsi bahwa keterangan lisan tersebut adalah benar.

Pada dasarnya, klien bertanggung jawab atas kebenaran data-data, dokumen-dokumen dan keterangan yang diberikannya kepada advokat yang ditunjuk untuk memberikan Legal Opinion. Apabila klien memberikan informasi/keterangan, data-data dan dokumen yang salah kepada advokat, maka akibatnya advokat tersebut juga akan salah dalam memberikan opininya melalui Legal Opinion. Ini tidak jauh berbeda dengan seorang pasien dan dokter, dimana apabila pasien salah menerangkan keluhan yang dideritanya maka dokter juga akan salah mendiagnosa penyakit pasiennya dan dapat dipastikan akan memberi resep atau obat yang salah pula pada pasien tersebut.

b.    Advokat tidak dapat memastikan apakah seluruh dokumen-dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi sesuai dengan aslinya atau tidak.

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka jika dipergunakan dokumen fotokopi, advokat harus menyatakan bahwa advokat tersebut tidak meneliti serta memeriksa dokumen asli dari dokumen-dokumen fotokopi tersebut, dan karenanya advokat mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen fotokopi tersebut adalah benar sesuai dengan aslinya.

c.    Advokat hanya memberikan Legal Opinion didalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Advokat memiliki keterbatasan secara hukum yakni advokat tersebut hanya memiliki kewenangan untuk memberikan Legal Opinion didalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi advokat yang berpraktek dalam wilayah Republik Indonesia tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum yang didasarkan pada hukum selain hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Hal-hal yang telah dikemukakan di atas merupakan beberapa permasalahan yang dapat ditemui advokat dalam proses pembuatan Legal Opinion.

C.   KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah membahas mengenai Legal Opinion secara keseluruhan yaitu defenisi dan tujuan dari Legal Opinion, prinsip-prinsip pembuatan Legal Opinion, format penyusunan Legal Opinion dan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam membuat Legal opinion, maka selanjutnya sampailah pada tahap kesimpulan dan saran. Berikut ini adalah kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut di atas:

C.1.   KESIMPULAN

1.    Bahwa Legal Opinion sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi.

2.    Bahwa Indonesia belum mempunyai standar baku yang mengikat bagi seluruh Advokat Indonesia berkenaan dengan bentuk Legal Opinion.

3.    Bahwa advokat yang berpraktek dalam wilayah Republik Indonesia hanya memiliki kewenangan untuk memberikan Legal Opinion didalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum yang didasarkan pada hukum selain hukum Indonesia.

C.2.   SARAN

1.    Bahwa dalam menghadapi suatu permasalahan hukum, sebaiknya sebelum advokat masuk ke dalam pokok permasalahannya, advokat tersebut terlebih dahulu membuat Legal Opinion untuk memudahkan klien mengetahui duduk permasalahan berdasarkan hukum dan juga untuk memudahkan advokat mengetahui batasan-batasan kompetensinya dalam menangani permasalahan hukum tersebut.

2.    Bahwa untuk memudahkan advokat dalam membuat Legal Opinion sebaiknya ditetapkan standar baku mengenai pokok-pokok bahasan yang harus ada dalam pembuatan suatu Legal Opinion.

3.    Bahwa sebaiknya kewenangan advokat dalam memberikan Legal Opinion tidak dibatasi hanya dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Indonesia. Apabila seorang advokat memiliki kemampuan untuk memberikan Legal Opinion berdasarkan hukum negara lain maka advokat tersebut seharusnya diberi kesempatan dalam memberikan Legal Opinionnya berdasarkan kepercayaan yang diberikan klien kepadanya.

Apa & Bagaimana Membuat Legal Opinion

Bagi seorang Advokat/ Pengacara Penasihat Hukum atau bagi mereka yang bekerja di dunia hukum dalam mempelajari suatu kasus hukum membuat Legal Opinion (pendapat hukum) adalah suatu hal yang mutlak karena dengan legal opinion kita dapat menganalisis suatu perkara dengan cepat dalam hal waktu dan biaya tentunya.

Adapun prinsip praktis dari pembuatan legal opinion adalah untuk menjadi panduan taktis advokasi dalam suatu perkara hukum. Diharapkan dengan adanya legal opinion, langkah maupun pengembangan advokasi suatu perkara tidak akan terpancing permainan pihak lawan atau agar tidak terlalu mengembang keluar dari koridor hukum yang ada.

Sebagai panduan praktis sudah barang tentu kesempurnaan bukanlah tujuan utama. Ringkasnya, wajar saja dalam pembuatan legal opinion ada kesalahahan analisa hukum atau penafsiran suatu pranata hukum. Hal ini dapat dimaklumi karena memang dinamika advokasi perkara hukum tidak dapat diprediksi secara tepat dan cepat. Dalam hal ini sudah seharusnya kita berdiskusi dengan mereka yang telah, pernah atau yang menguasai suatu perkara hukum. Ingat ilmu hukum adalah ilmu sosial dimana selalu ada pendapat lain dalam suatu sudut pandang.

Walaupun demikian bukan berarti pula kita membuat legal opinion dengan asal-asalan terlebih-lebih dicampuri dengan logika pribadi. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, legal opinion adalah penulisan pendapat seseorang atas suatu permasalahan hukum yang didasarkan pada aturan dan pranata hukum yang berlaku.

Penguasaan materi teori dan regulasi merupakan hal yang utama disamping juga penguasaan penafsiran pasal demi pasal hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tidak semua penjelasan dalam pasal hukum memuat kalimat penjelasan yang tepat dan ringkas. Terkadang si penyusun undang-undang menganggap sudah cukup bahwa kalimat dalam pasal hukum tidak perlu lagi dijelaskan dalam bagian penjelasan undang-undang.

Secara prinsip, suatu legal opinion sekurang-kurangnya harus memuat 5 w 1 h (what, where, who, when, why dan how). Yang keseluruhannya tertuang dalam 3 rangka tulisan, yakni :

a.    Kronologis Kasus/ Perkara,

b     Legal Opinion (dalam rangka ini harus memuat prinsip-prinsip, teori atau regulasi yang terkait dengan perkara), dan

c.    Solusi Hukum (rangka tulisan ini memuat rencana taktis advokasi perkara yang akan dilakukan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 1 Legal Opinion

Jakarta, .......................

 

PT. ................................

Jl. ...............

......................................

Jakarta

Hal: Permasalahan Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi antara ............dengan.......

Berdasarkan Bukti-bukti/ dokumen sehubungan dengan permasalahan Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi antara PT................ selaku Purchaser dengan PT. ........... selaku Supplier untuk Project..................... :

Adapun Bukti-bukti /Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

1.       Surat Keterangan Tanah ................. cq. Lurah dan Camat ...................

2.       Surat Keterangan Riwayat Tanah No. .............. cq. Lurah dan Camat ...........

3.       Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah No.......... cq. Lurah dan Camat ..............

4.       Surat Keterangan Tidak Sengketa No....... cq. Lurah dan Camat .............

5.       Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan PBB.

6.       Pernyataan Ijin Warga /Tetangga Kelurahan ...., Kecamatan ..............

7.       Surat Kuasa Substitusi No. …………….. tertanggal ……………….

8.       Akta Perjanjian Sewa Menyewa No…, Tgl. ………  antara …. ….. dengan ……. dihadapan Notaris ……

9.       Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. .... dan PT. ......Tgl ............

10.     RKT DISHUB Kotamadya.............

Atas Dasar fakta-fakta tersebut diatas, sebelum kami memberikan analisa secara yuridis / Pendapat Hukum, terlebih dahulu kami akan memberikan kronologis permasalahan sehubungan dengan permasalahan Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi antara .... dengan ...... untuk Project site.....:

Bahwa Kami PT. .... selaku kuasa (Supllier) yang ditunjuk/ditugaskan oleh PT ... (Purchaser) berdasarkan Pasal .. dari Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi, dalam hal ini untuk melakukan akuisisi lahan untuk penempatan salah satu infrastruktur telepon seluler milik PT. .... untuk site .................. sebidang tanah seluas kurang lebih ...... m2 dengan perincian:

a.    Seluas kurang lebih ...m2 dengan ukuran Panjang ... m dan Lebar ... untuk pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Menara dan perlengkapannya;

b.    Seluas kurang lebih .... m2 dengan ukuran panjang .... m dan lebar ...m untuk akses kelokasi menara tersebut.

Tanah tersebut merupakan sebagian dari sebidang tanah seluas kurang lebih .... m2 yang terletak di ..........., kepunyaan milik ..... (Owner) seperti ternyata dalam Surat Keterangan Tanah No..... tertanggal ............. yang dikeluarkan Camat .....

Bahwa dalam mengumpulkan dokumen kepemilikan tanah, kami telah melakukan pengecekan mengenai keabsahan dokumen tersebut cq. Kelurahan .... dan Kecamatan ..... dan tanah tersebut tidak pernah silang sengketa dengan pihak manapun maupun mengenai batas-batasnya sesuai dengan (Pasal ... ayat ...) Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. ..... dan PT. .....

Bahwa pada tanggal .................... kami telah melakukan sosialisasi / ijin warga yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Lingkungan .. (.......), Lurah ....(.........), Camat ....... (.................).

Bahwa pada tanggal .................... telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa No.... Tanggal .............. antara (Owner lahan) ...... dan dengan (Suplier)...... QQ / Bertindak untuk dan atas nama PT. ........(Purchaser) dihadapan Notaris......, di ...................................

Bahwa pada saat dilaksanakannya proses pembangunan menara dan mobilisasi trasportasi material diberhentikan secara sepihak oleh oknum pihak .... ( Pihak ke3.) ...... yang mengklaim lahan yang menjadi obyek sewa tersebut adalah tanah milik (Pihak ke 3 ) tanpa menunjukkan alas hak yang sah secara hukum, sehingga mengakibatkan lahan/ obyek sewa tersebut mengalami gangguan/hambatan dalam proses pembangunan.

Bahwa kami/Suplier juga telah mengupayakan dalam penyelesaian keduabelah pihak permasalahan dengan Pihak ke-3 yang menghasilkan kesepakatan berupa kompensasi dan hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis yang dibuat dibawah tangan namun Pihak Legal (Purchaser)..... tidak dapat melakukan perjanjian Sewa dalam bentuk apapun walaupun di bawah tangan atas satu obyek sewa.

Bahwa Pihak Purchaser (.............) ingin menarik dan/membatalkan PO (Purchase Order) untuk site tersebut diatas dan meminta pertanggung jawaban kepada Supplier secara penuh seluruh biaya-biaya dan kerugian yang dialami oleh Purchaser (............), termasuk dan tidak terbatas pada pengembalian biaya sewa lokasi serta kerugian atas biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. Dengai ini kami /Suplier keberatan apabila dibebankan biaya sewa yang telah diterima oleh ........ selaku Pemilik.

Bahwa setelah kami menganalisa dari uraian kronologis diatas dan didukung oleh bukti-bukti /dokumen-dokumen yang ada serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi antara PT. ....... dengan PT. ....... untuk Project..........:

Dengan ini kami menyampaikan pendapat hukum atas masalah tersebut diatas :

PENDAPAT HUKUM

I.   ASPEK PERDATA

1.    Bahwa berdasarkan Pasal ... ayat.... dari Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. (Suplier).... dan PT. ......(Purchaser), bahwa dalam Pelaksanaan Perjanjian ini kedua belah pihak tunduk pada hukum yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.

2.    Bahwa secara kontraktual, sesuai dengan (Pasal .. ayat..) dari Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. .....(Suplier) dan PT. ....(Purchaser), dalam mengumpulkan dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pemeriksaan, verifikasi keabsahan Dokumen Kepemilikan Tanah, kami telah melakukan pengecekan mengenai keabsahan dokumen tersebut cq. Kantor Lurah dan Camat ...... dan tanah tersebut tidak pernah silang sengketa dengan pihak manapun maupun mengenai batas-batasnya.

3.    Bahwa secara kontraktual, sesuai dengan (Pasal 3 ayat 3 dan 5) Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. ..... dan PT. ....., Dokumen kepemilikan Lahan milik .... (Owner) beserta Dokumen Pendukungnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 4 (Lampiran 3 butir a.1, a.2 dan a.3), sudah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Purchaser (.......) melalui Surat Kuasa Substitusi No. ...... tertanggal ............... sebagai dasar pembuatan akta perjanjian sewa menyewa No. ... Tanggal .................. antara .... .... dengan Tn. .... QQ./ bertindak untuk dan atas nama PT. .... yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan kepada Purchaser (PT. .....) dihadapan Pejabat Notaris Juli ...., di ....

4.    Bahwa secara kontraktual, dalam mengakuisisi lahan /obyek sewa tersebut, kami /suplier telah melakukan sosialisasi/pemberitahuan kepada warga sekitar radius Tower seperti ternyata dalam Pernyataan Ijin Warga/ Tetangga Tanggal ..... 2007 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Lingkungan ......, Lurah ........., Camat ..... sebagai Dokumen Pendukung Keabsahan Tanah Kepemilikan Owner dalam Pembangunan Menara di lokasi tersebut dari segi Community sesuai (Pasal 1 ayat 4 butir a.1, a.2, dan a.3), dimana atas pemberitahuan mengenai perihal Pembangunan Menara pada lahan/objek sewa tersebut, warga setempat tidak mengajukan claim/tuntutan dan tidak keberatan terhadap Pembangunan Menara di lokasi obyek sewa tersebut.

5.    Pada perkembangannya dalam pelaksanaan pembangunan terjadi penghentian sepihak oleh Pihak ke-3 sama sekali diluar dugaan dan kendali kami dan dalam permasalahan yang terjadi sebenarnya kami juga telah melakukan upaya maksimal dan mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar dalam penyelesaian permasalahan dengan Pihak ke-3 dimana Pihak ke-3 tsb tidak dapat menunjukkan alas hak atas Lokasi tersebut Oleh karena keadaan ini, ”diluar kekuasaan para pihak”, karena adanya paksaan pihak ke tiga (........) yang mengakibatkan kami tidak dapat memenuhi perjanjian/ (Overmacht atau Force Majeure) , maka berdasarkan Pasal 13 Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Lokasi tidak ada satu pihakpun yang dibebankan tanggung jawab atau resiko untuk setiap kegagalan atau penundaan terhadap pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kontrak.

6.    Bahwa selama proses akuisisi lahan (SITAC) kami tidak pernah mendapat hambatan atau tuntutan dari pihak manapun dan semua dokumen tersebut dibuat sebelum terjadinya masalah, maka hal / peristiwa ini timbul diluar kontrak / Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. ...../Suplier dan PT. ....../Purchaser, oleh karena itu masing-masing pihak tidak dapat menuntut biaya Ganti Rugi atas Peristiwa yang Terjadi Diluar Dugaan/ Kesalahan/ Tidak disengaja Salah Satu Pihak oleh karena tidak dapat dipergunakannya/dinikmatinya obyek sewa tersebut (Pasal 1553 KUHPerdata), maka hal mana kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan karena pada asasnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala resiko atas barang miliknya.

7.    Bahwa secara kontraktual tersebut diatas maka Perbuatan kami selaku Supplier Tidak dapat dikatakan wanprestasi karena kami telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Prosedur yang tertuang dalam Pasal ........ dari Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. .... dan PT. ......, serta berdasarkan Pembuktian lampiran Fotocopy Dokumen kepemilikan Lahan milik ..... (Owner) beserta Dokumen Pendukungnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 4 (Lampiran 3 butir a.1, a.2 dan a.3) yang telah kami kumpulkan dimana dokumen asli dari dokumen-dokumen tersebut telah kami serahkan kepada pihak ......../Purchaser. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Lampiran 3 butir b, Pihak Supplier berhak atas uang jasa Milestone I dan Milestone II yang telah diterimanya, karena telah terpenuhinya Persyaratan Kelengkapan Dokumen dan Jangka Waktu Pembayaran sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 lampiran 3 butir b dari Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. ....(Suplier) dan PT. .......(Purchaser)

8.    Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 (huruf e) dari Akta Perjanjian Sewa Menyewa No...., Tgl. ......................, dibuat oleh ...., Notaris di ..., apabila objek sewa tersebut dikemudian hari terdapat beban/ dan atau penyitaan (beslag) Pengadilan, sengketa dengan pihak lain atau gangguan-gangguan lainnya sehingga menyebabkan Pihak ...... (Pihak kedua) tidak dapat menggunakan obyek sewa tersebut maka ....... selaku Pihak Pertama wajib mengembalikan seluruh uang sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati kepada Pihak kedua.

9.    Bahwa berdasarkan pertimbangan, kami telah memenuhi semua ketentuan/ prosedur yang tertuang dalam Perjanjian akuisi lahan ......, dan kami mohon pengertian dan pertimbangannya mengenai penggantian biaya pembayaran Lahan agar dibebankan kepada Pihak Owner (.....) sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No......(Pasal 5 ayat 1 (huruf e) jo.(Pasal 11).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT . .........

 

(...............................)

Contoh 2 Legal Opinion

Kepada Yth.

PT. Sembada Perdana

Jakarta

Melalui Direksi PT. Sembada Perdana

Dengan hormat,

Perihal:            Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opinion) Atas PT. Sembada Perdana Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Sembada Perdana.

Saya, Hany Wulandari, SH, Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal, selaku partner pada dan mewakili kantor hukum Arteri Dahlan Associates yang telah ditunjuk oleh PT. Sembada Perdana berdasarkan suratnya tertanggal 3 Februari 1995 Nomor Register 23/STTD-KH/PM/1993 No. 906 untuk memberikan Pendapat Segi Hukum untuk tujuan dalam rangka Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Saham Perseroan kepada Masyarakat dengan jumlah sebanyak 5.000.000 (lima juta) sahamnya dengan harga perdana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per saham.

Penawaran dan penjualan saham ini dilakukan dengan cara melaksanakan penawaran umum kepada masayarakat saham baru atas nama yang ditawarkan dalam penawaran umum ini selanjutnya disebut Penawaran Umum Saham.

Penawaran umum saham dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh penjamin pelaksana emisi saham untuk menawarkan dan menjual saham baru kepada masyarakat pada pasar perdana dan akan membeli sisa saham baru yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran yang ditentukan dalam prospectus penawaran umum saham dan formulir pemesanan saham dengan bagiannya yaitu:

PT. Artha Sekuritas dengan bagian penjaminan 5.000.000 saham dengan presentase 50%

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Bapepam dan LK dan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam prospectus ini, maka perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam dan LK disertai dengan alasan dan pertimbangan, dan meminta persetujuan dari para pemegang saham perseroan dalam RUPS.

Pendapat hukum dibuat dengan memperhatikan standar pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku.

Pendapat Hukum

Pendapat Hukum Atas Perseroan

1. Pendirian perseroan telah dilakukan secara sah sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat pendirian perseroan.

2. Tiap-tiap perubahan anggaran dasar perseroan yang dilakukan perseroan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan RI yang berlaku pada saat perubahan anggaran dasar perseroan.

3. Anggaran dasar perseroan yang berlaku pada tanggal pendapat hukum ini; perseroan didirikan berdasarkan akta No. 20 tanggal 14 Maret 1978, yang dibuat dihadapan Prisca, SH, Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan surat keputusan No. Y.A.5/188/15 tanggal 22 Desember 1978 didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Maret 1979 dengan No. 1015 dan diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 25 Januari 1980, Tambahan No. 45. Berdasarkan akta No. 71 tanggal 22 Nopember 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Prisca, SH, perseroan meningkatkan modal dasar menjadi Rp. 100.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- dan moda ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 50.000.000.000,- dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan No. C2-3595.HT.01.04 TH.93 tanggal 12 Desember. Anggaran dasar perseroan yang berlaku pada saat pernyataan pendaftaran penawaran umum, dilakukan perubahan atas seluruh anggaran dasar perseroan berdasarkan akta No. 114 tanggal 22 Februari 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Prisca, SH dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman RI dengan surat Keputusan No. c2-4894.HT.01.04 TH.95 tanggal 25 April 1995.

4.   Ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan yang berlaku pada tanggal pendapat hukum telah memenuhi ketentuan UUPT dan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan yang berlaku pada tanggal pernyataan pendaftaran penawaran umum perseroan menjadi efektif telah memenuhi ketentuan UUPT dan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

5.   Susunan Pemegang Saham Perseroan yang berlaku pada tanggal pendapat hukum ini berdasarkan Daftar Premegang Saham Perseroan tanggal 9 Mei 1995:

Nama Pemegang Saham

Jumlah Saham

Nilai Nominal

%

Akbar

2.500.000

25.000.000.000

25

Abdul

2.500.000

25.000.000.000

25

Masyarakat

5.000.000

50.000.000.000

50

       

TOTAL

   

100

 

6.   Susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal pendaoat hukum ini adalah:

Komisaris                    : Akbar

Direktur Utama           : Abdul

Direktur                       : Toni

Direktur                       : Dina

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dewan Komisaris Perseroan akan membentuk Komite Audit sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peratran perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal segera setelah dilaksanakan Penawaran Umum Saham dan Direksi Perseroan telah menunjukkan sekretaris perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal.

7.   Perseroan telah memiliki izin usaha utama dibidang perdagangan umum dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

8.   Perseroan telah memenuhi kewajiban memiliki NPWP serta pemenuhan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan terdapat bukti adanya tunggakan perpajakan yang telah jatuh tempo pembayarannya.

9. Perseroan telah memenuhi kewajiban pendaftaran perusahaan dan memiliki tanda daftar perusahaan yang sesuai dengan UU RI No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Perseroan termasuk sebagai perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan (LKTP) kepada Department Perdagangan Republik Indonesia dan telah dilaksanakan untuk tahun buku 1994.

10. Harta kekayaan perseroan, Emiten mempunyai aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, berupa tanah dan bangunan, berupa kantor dan show room yang terletak di jalan kesehatan I, Jakarta Pusat.

11. Perseroan telah memenuhi kewajiban berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosia; Tenaga Kerja dan UU No.7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan kewajiban keikutsertaan sebagai jaminan social tenaga kerja, pemenuhan upah minimum propinsi.

12. Perseroan membuat beberapa perjanjian terhadap:

ü Bank BNI, untuk mendapakan fasilitas kredit dengan perjanjian kredit No. 35/025/KI/94 tanggal 21 Desember 1994 sebesar Rp. 2.600.000,-

ü PT. Obor Leasing sebagai lessor dan Sembada Perdana sebagai Lessee terhadap perjanjian sewa guna usaha kendaraan No.ML/94-08872 tanggal 28 Desember 1994 atas 10 unit Toyota Kijang untuk jumlah total Rp. 1.000.000.000,-

ü Kesepakatan kerja bersama antara emiten dengan serikat pekerja seluruh Indonesia pada tanggal 30 Maret 1995.

13. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mengubah status menjadi perseroan terbuka dalam rangka penawaran umum saham telah mendapat persetujuan tertulis dahulu dari bank kreditur perseroan yaitu Bank BNI dalam suratnya kepada perseroan No. 10481/GBK/1995 perihal persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar.

14. Pada tanggal pendapat hukum ini, Emiten telah digugat dalam suatu perkara perdata yang terdaftar sebagai perkara No. 158/PDT.G/1994/PN.JKT.Sel. pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh PT. Para Finance sebagai penggugat terhadap Emiten sebagai Tergugat.

Pendapat Hukum Atas Rencana Penawaran Umum Saham

1.   Anggaran dasar perseroan yang berlaku pada saat pernyataan pendaftaran penawaran umum, dilakukan perubahan atas seluruh anggaran dasar perseroan dengan persetujuan para pemegang saham perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, berdasarkan akta No. 114 tanggal 22 Februari 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Prisca, SH dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman RI dengan surat Keputusan No. c2-4894.HT.01.04 TH.95 tanggal 25 April 1995.

2.   Aspek hukum yang tercantum dalam prospectus penawaran umum saham yang akan diterbitkan perseroan telah diperiksa atas perseroan. Informasi aspek hukum yang disajikan dalam preospektus tidak menyesatkan. Anggaran dasar perseroan yang tercantum dalam prospectus merupakan anggaran dasar perseroan yang terakhir dan akan berlaku pada saat perseroan melaksanakan penawaran umum saham.

3.   Pada tanggal 9 Mei 1995 perseroan telahmengajukan pernyataan pendaftaran emisi saham kepada ketua Bapepam sehubungan dengan rencana perseroan untuk menawarkan 5.000.000 sahamnya kepada masyarakat. Dengan harga perdana Rp. 10.000,-. Menyetujui status hukum perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Mengubah nama PT. Sembada Perdana menjadi PT. Sembada Perdana. Tbk.

4.   Untuk Penawaran umum saham yang dijamin dengan kesanggupan penuh oleh penjamin pelaksana emisi saham untuk menawarkan dan menjual saham baru kepada masyarakat pada pasar perdana dan akan membeli sisa saham baru yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran yang ditentukan dalam prospectus penawaran umum saham dan formulir pemesanan saham dengan bagiannya yaitu:

PT. Artha Sekuritas dengan bagian penjaminan 5.000.000 saham dengan presentase 50%.

Asumsi, Kualifikasi, dan Pembatasan

Pendapat hukum diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

1.   Kami mewakili kualifikasi dan telah member pendapat hukum dalam rangka penawaran umum saham ini dalam integritas kami sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal.

2.   Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara lain.

3.   Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan atau tertulis yang di berikan oleh perseroan atau pejabat-pejabat lainnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan pemeriksaan, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasia perseroan yang tidak diberikan kepada kami.

Pendapat hukum diberikan denga pembatasan sebagai berikut:

1.   Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas didalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implicit dianggap termasuk didalamnya atau serupa.

2.   Pendapat hukum tidak memuat dan tidak dapat dipergunakan untuk member penilaian dari aspek perpajakan dan atau komersial atau financial atas suatu transaksi dimana perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atas asset yang terkait.

Demikianlah pendapat hukum kami selaku advokat/konsultan Hukum Pasar Modal yang independen dan tidak terafiliasi dengan perseroan dan kami bertanggung jawab atas pendapat hukum tersebut telah dimuat secara tegas dalam surat ini.

Hormat kami,

Arteri Dahlan Associates

Hany Wulandari, SH.

STTD Bapepam No. 62/STTD-KH/PM/1991

Anggota HKHPM No. 95010

Anggota PERADI No. G.96.10878

 

Pemutakhiran Terakhir (Jumat, 30 Maret 2012 02:53)

 

Search